BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon melaui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Cilegon tak segan mencabut Beasiswa Cilegon Juare bagi mahasiswa yang tak dapat mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Cilegon Rahmatullah turut meminta, mahasiswa penerima beasiswa dapat fokus melaksanakan kuliah dan menjaga IPK sesuai ketentuan.
Ketentuan nilai untuk mempertahankan beasiswa yakni bagi mahasiswa di PTN minimal IPK 3.00 dan di PTS minimal IPK 3.03.
“Yang penting IPK nya memenuhi syarat, kalau leha-leha atau gak fokus serius itu kembali ke kepribadinya masing-masing. Yang pasti kami mengimbau penerima beasiswa dapat menjalankan kuliahnya dengan baik dan serius,” pintanya, Rabu, 16 Septem,ber 2026.
Jika IPK tak dapat dipertahankan, maka ia mengaku tak segan untuk dapat memberikan kesempatan mempertahankan beasiswa bagi mahasiswa tersebut.
BACA JUGA: Unsera Tawarkan KIP Kuliah, Bebas Biaya Hingga Lulus dan Dapat Uang Saku
“Kalau gak bisa pertahankan nilai langsung diputus beasiswanya, gak ada kesempatan kedua,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, selama 7 hari pembukaan pendaftaran Beasiswa Cilegon Juare, yang mengajukan beasiswa sudah di atas 1.183 orang.
Untuk tahapan selanjutnya, pihaknya akan melakukan rapat finalisasi verifikasi bagi penerima Beasiswa Cilegon Juare 2026.
Proses verifikasi dokumen dan validasi data akan berlangsung mulai 18 September hingga 9 Oktober 2026.
Pengumuman bagi calon penerima Beasiswa Cilegon Juare yakni pada 19 Oktober 2026 melalui website yang serupa pada saat proses pengajuan pendaftaran.
BACA JUGA: 485 Penerima Beasiswa Tangerang Gemilang Kuliah di UMT
“Sistem seleksinya hanya pengecekan administrasi dan verifikasi melalui aplikasi, seleksinya yang program studinya link and match dengan ketentuan, mayoritas dari industri,” ungkapnya.
Tak hanya itu, mengenai adanya kerap kali keterlambatan pembayaran, pihaknya meminta mahasiswa memaklumi hal tersebut.
Keterlambatan pembayaran itu, kata dia, pasti akan terjadi, dikarenakan kalender akademik dengan kalender pengelolaan keuangan daerah berbeda, dan keterlambatan pelaporan dari mahasiswa menjadi faktor dalam keterlambatan pembayaran.
“Contohnya Februari baru kita siapkan anggarannya, tapi di kalender akademik Februari harus pembayaran. Yang kedua, keterlambatan memberikan laporan dari mahasiswanya juga. 2 faktor itu jadi kendala keterlambatan,” tutupnya.***





