BANTENRAYA.COM – BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program inovatif, berupa perlindungan jaminan sosial bertajuk ‘Program Perlindungan Satu Desa 100 Pekerja Rentan’ di Kabupaten Serang.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho menyampaikan, program ini bukan sekadar peluncuran biasa, melainkan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang bekerja keras setiap hari namun rentan terhadap risiko sosial ekonomi.
“Di bawah kepemimpinan Ibu Bupati Serang bersama 326 pemerintah desa, Kabupaten Serang telah menunjukkan bahwa desa bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Agung kepada awak media, Selasa 14 Juli 2026.
BACA JUGA: Empat Siswa di Kabupaten Serang Dapat Beasiswa Senilai Rp150 Juta Per Orang
Agung merinci, pada semester pertama tahun 2026, Kabupaten Serang tercatat memiliki potensi pekerja yang sangat besar, yakni mencapai 752.470 jiwa.
Dari total potensi tersebut, sebanyak 337.407 pekerja atau sekitar 44,84 persen telah resmi terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Walaupun demikian, tantangan besar masih membentang di depan karena terdapat sekitar 416.063 pekerja atau 55,16 persen yang belum mendapatkan perlindungan,” imbuhnya.
Pada periode tersebut juga, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat jaminan dengan total nilai mencapai Rp273,67 miliar kepada 21.565 penerima manfaat di wilayah Kabupaten Serang.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menambahkan, pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2025.
Termasuk implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Melalui instrumen regulasi ini, Pemerintah Kabupaten Serang memastikan bahwa setiap desa memberikan perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para pekerja rentan di wilayahnya,” kata Ratu Rachmatuzakiyah.
Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Banten Muhyidin menjelaskan, Kabupaten Serang merupakan daerah pertama di Indonesia yang menginisiasi program perlindungan berbasis desa menggunakan anggaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).
“Ini salah satu contoh baik yang bisa direplikasi di tempat lain, di mana isu anggaran perlindungan pekerja rentan bisa diselesaikan melalui BHPRD. Kami akan coba gaungkan pola ini ke kabupaten dan kota lainnya,” tutur Muhyidin saat diwawancarai media.
Hingga semester pertama tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan mencatat cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten berada di angka 50 persen.
“Kami menargetkan pencapaian sebesar 63 persen pada akhir tahun ini. Dengan program ini tentu bisa meningkatkan jumlah cakupan coverage, terutama pekerja yang belum terlindungiseperti petani, nelayan, guru ngaji, pedagang kecil, buruh harian, dan pelaku UMKM dapat segera mencakup secara menyeluruh,” kata Muhyidin.***





