BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten Serang mulai mencairkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) kepada pemerintah desa yang sempat tertunda selama beberapa tahun.
Pencairan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. Pencairan tersebut rencananya akan dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun ke depan.
Zakiyah mengatakan, pencairan BHPRD merupakan bentuk komitmen Pemkab Serang dalam menunaikan kewajiban kepada pemerintah desa dan sangat dinantikan pencairannya.
BACA JUGA: Akademisi UNMA: Besaran Tunjangan Rumah Rp11,4 M Cerminan Krisis Kepekaan DPRD Lebak
“Kami akan memberikan pembayaran kepada pemerintah desa selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2026, 2027, dan 2028,” ujarnya, Selasa, 14 Juli 2026.
Ia menjelaskan, besaran BHPRD yang diterima setiap pemerintah desa berbeda-beda, tergantung pada potensi pajak dan retribusi di wilayah tersebut.
“Untuk BHPRD jumlahnya berbeda-beda. Mulai dari Rp2,5 miliar sampai yang terkecil sekitar Rp150 juta. Hal ini disesuaikan dengan pajak penghasilan atau retribusi yang diterima di wilayah desa tersebut,” katanya.
Zakiyah menuturkan, peruntukan BHPRD diserahkan sepenuhnya kepada desa. Salah satunya dapat digunakan untuk kebutuhan operasional dan pemberian insentif bagi perangkat di tingkat bawah.
“Peruntukannya dapat digunakan untuk penunjang operasional di desa. Dapat juga digunakan untuk memberikan insentif bagi RT dan RW yang mungkin belum tercakup dalam Dana Desa atau ADD. Itu dapat digunakan dari BHPRD,” tuturnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengatakan, total tunggakan BHPRD tahun 2023-2024 sebesar Rp72 miliar yang akan dicicil dalam tiga tahap.
“Rp72 miliar ini akan kami bagi menjadi tiga tahun, yaitu pada tahun 2026, 2027, dan 2028. Dengan persentase masing-masing 30 persen, 30 persen, dan 40 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembagian BHPRD dihitung berdasarkan potensi pendapatan wilayah masing-masing. Besaran dana berkisar mulai dari Rp150 juta hingga lebih dari Rp2 miliar.
“Sepengetahuan saya, di Pulo Ampel ada satu desa yang BHPRD-nya mencapai di atas Rp2 miliar. Wilayah tersebut merupakan daerah industri karena pendapatan dari pajak nasional atau pajak pusatnya tinggi,” katanya. (andika) ***





