BANTENRAYA.COM – Pemuda Berdampak bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) Seluruh Indonesia, BEM Institut Banten, dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DPC Banten, serta berbagai elemen kepemudaan sukses menggelar Diskusi Publik yang bertajuk “Peran Pemuda dan Mahasiswa dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Program MBG.”
Diskusi Publik yang diinisiasi oleh Pemuda Berdampak tersebut melibatkan berbagai elemen mahasiswa Banten di Aula Kampus Institut Banten, Kota Serang pada Senin, 1 Juni 2026.
Diskusi Publik tersebut menjadi sebuah ruang dialog strategis yang menghadirkan berbagai tokoh pemuda, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan guna membahas pentingnya pengawasan publik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
BACA JUGA: Spoiler The Legend of Kitchen Soldier Episode 7 Sub Indo: Gwan Chul Gantikan Dong Hyun
Ketua BEM Institut Banten Periode 2025-2026, Nana Supriatna, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual dalam mengawal jalannya kebijakan publik.
“Program MBG merupakan kebijakan yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Menurutnya, mahasiswa harus hadir sebagai agen kontrol sosial yang dapat memastikan program MBG dapat berjalan dengan baik.
“Mahasiswa harus hadir sebagai agen kontrol sosial yang memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
BACA JUGA: Puluhan Angkot di Cilegon Terjaring Razia Tidak Punya KIR Serta Trayeknya Tidak Jelas
Sementara itu, Founder Pemuda Berdampak, Bagas Yulianto menyampaikan bahwa generasi muda harus mengambil peran aktif dalam mengawal pembangunan nasional.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan bangsa. Melalui diskusi ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa pengawasan terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari kontribusi nyata generasi muda untuk Indonesia,” katanya.
Perlunya Transparansi dan Akuntabilitas Program MBG
Founder Pemuda Berdampak tersebut menyebutkan bahwa program MBG yang ada di masa pemerintahan Prabowo – Gibran tersebut harus dikawal bersama agar pelaksanaannya transparan.
BACA JUGA: Rayakan Hari Lahir Pancasila di Lebak, Wamendikdasmen Sebut MBG Sebagai Kehadiran Negara
“Program MBG harus dikawal bersama agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Bagas.
Dari tingkat nasional, Yogi Syahputra Alaydrus selaku Koordinator Pusat BEM PTMAI Se-Indonesia, menilai bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan kebijakan publik merupakan bagian dari fungsi demokrasi yang sehat.
“Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah. Program MBG harus dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa, kita dapat memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
BACA JUGA: Pesan Tegas Wagub Serang Najib Hamas di Hari Lahir Pancasila, Kalau Hanya Seremonial Mana Main
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Permahi Banten 2025-2026, M. Nurul Hakim, menekankan pentingnya aspek hukum dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara.
“Setiap kebijakan yang dibiayai oleh anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan pemuda dan mahasiswa bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola yang baik serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program,” tegasnya.
Melalui forum Diskusi Publik tersebut, para narasumber berharap lahirnya rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah serta memperkuat partisipasi pemuda dan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
Diskusi publik ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. ***





