BANTEN RAYA.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten menyampaikan bahwa dalam aturan baru, Pajak Alat Berat (PAB) yang semula tergabung dalam kelompok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini dipisahkan perhitungannya. Namun, dalam hal itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum memiliki target pencapaian jenis pajak tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Banten, Iswandi. Ia menuturkan bahwa, saat ini pihaknya masih dalam proses sosialiasi kepada para perusahaan terkait penarikan pajak tersebut.
“Karena ada beberapa hal. Kita masih proses sosialiasi. Tapi di semester ini (semester satu, red) sudah mulai ada penarikan,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).
“Karena dulu, alat berat ini masuk ke PKB (pajak kendaraan bermotor,-red). Tapi ada penghentian dari MK (Mahkamah Konstitusi), ada peninjauan, jadi sekarang penarikannya langsung (alat berat, red),” sambungnya.
Iswandi menjelaskan, adapun penarikan pajak alat berat itu sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 6/2023 yang turut mengatur tentang pengenaan pajak alat berat.
Baca Juga: Pemprov Banten Dorong OPD Inovasikan Layanan Publik
Disebutkan bahwa, dalam Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah provinsi (Pemprov) memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak alat berat dengan tarif maksimal 0,2 persen. Tarif pajak alat berat itu ditetapkan berdasarkan perda.
Selain itu, diketahui, untuk pajak alat berat itu terutang terhitung sejak wajib pajak diakui secara sah memiliki atau menguasai alat berat. Pajak alat berat itu dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 bulan berturut-turut dan harus dibayar sekaligus di muka.
“Dengan tarif 0,2 persen dikali NJAB (nilai jual alat berat)-nya. Sekarang di PKB belum ada angka. Tapi di semester dua ini sudah masuk (pendapatannya, red),” ucapnya.
“Kalau pendataannya sendiri kita sudah berjalan, bahkan beberapa di UPT sudah memiliki NPWPD nya. Karena kan dasar penetapannya harus ada NPWPD nya. Saat ini sudah ada beberapa, di samsat sudah ada NPWPD wajib pajaknya. InsyaAllah nanti lah, paling tidak diakhir juli baru ada progresnya,” tambahnya.
Iswandi juga mengungkapkan bahwasanya untuk jenis pajak tersebut, Bapenda Banten saat ini masih belum menghitung besaran target yang bisa ditarik.
“Kalau alat berat itu targetnya kita belum ada. Karena kita masih sosialiasikan itu. Itukan suatu hal yang baru jadi belum ada target. Jadi perhitungannya itu masih gabung sama PKB,” ungkapnya.
Baca Juga: Edarkan Miras, Toko Klontong Digrebek Polisi di Kawasan Ciruas
Sementara itu, Plt Kepala Bapenda Provinsi Banten, EA Deni Hermawan mengatakan, bahwa untuk penarikan pajak alat berat masih terdapat persoalan terkait regulasi yang berlaku.
Deni menerangkan, keberadaan alat berat yang ada di suatu proyek pekerjaan atau perusahaan, itu harus diverifikasi statusnya terlebih dahulu, apakah milik sendiri atau sewa ke perusahaan lain.
“Untuk alat berat itu masih terus kita lakukan upaya-upaya, akan tetapi yang jadi persoalan itu adalah pada regulasinya. Jadi, alat berat yang kita tarik (pajaknya, -red) itu adalah yang ada dan milik perusahaan tersebut,” terangnya.
“Kita perlu pastikan dulu, ini (alat berat, -red) asalnya dari mana, milik siapa, begitu. Karena bisa jadi bukan kewenangan kita,” jelasnya. (***)





