BANTENRAYA.COM – DPRD Provinsi Banten menyoroti soal kekosongan 10 jabatan kepala OPD di lingkup Pemprov Banten yang mengalami kekosongan.
Kekosongan jabatan kepala OPD atau setara eselon II disorot DPRD karena sudah terjadi sejak 2022 lalu.
Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala OPD tersebut, Pj Gubernur Banten menempatkan seorang pelaksana tugas (Plt).
Baca Juga: Akibat ‘Ulahnya’ Sendiri, Ketua TKD AMIN Banten Sebut Para Pendukung Prabowo Kini Berpindah ke Anies
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Jazuli Abdillah mengaku heran, kendala apa yang dihadapi sehingga kursi jabatan tersebut dibiarkan kosong begitu lamanya.
Padahal, kata dia, saat ini Pemprov Banten tengah gencar melakukan program kegiatan bertakjuk Ekspedisi Birokrasi Berdampak.
“Ekspedisi Birokrasi Berdampak ini kan artinya program percepatan, maka harus cepet dilakukan,” ujarnya kepada Bantenraya.com, Senin 4 Desember 2023.
Baca Juga: Tak Ingin Bernasib Sama dengan Pusat, KPU Lebak Perkuat Keamanan Sistem Cegah Serangan Hacker
“Tapi, ada yang gak cepet, seperti, penjabat dinas yang itu masih belum dilantik, si ini belum dilantik, pengawas belum dilantik, kepala ini masih banyak yang kosong,” katanya.
Ia juga mengatakan, dirinya turut mengingatkan agar Pj Gubernur Banten untuk segera melakukan kebijakan dan mempercepat pengisian dari kekosongan kursi jabatan tersebut.
Karena, kata dia, hal tersebut merupakan persoalan yang ril ada di depan mata akan tetapi seolah abai dan dibiarkan begitu saja.
Baca Juga: Drakor Tell Me That You Love Me Episode 3 dan 4: Link Nonton dan Jadwal Tayang
“Kita ingatkan, jangan sampai lagi ramai soal berdampak-berdampak, tapi yang ril depan mata malah tidak dilakukan penindakan, yang takutnya malah tidak berdampak,” jelasnya.
Selain itu, Jazuli menilai, diisinya kursi jabatan kosong dengan Plt dinilai rentan dan berdampak kepada beberapa aspek.
Seperti, kata dia, tidak konsen dan terbagi fokus. Kemudian, rentan dalam penentuan anggaran, dan terakhir dampak psikologis pegawai.
Baca Juga: REWARD TERBARU! Kode Redeem FF 5 Desember 2023, Klaim Emote Hingga Hadiah Kejutan dari Garena
“Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Plt, hanya saja kita kan bertanya, kenapa lama sekali? Apa masalahnya? Ada kendala apa?,” ungkapnya.
“Dan keberadaan kaderisasi terkait Plt-Plt ini juga berdampak kepada kinerja, seperti tidak konsen akibat terbagi fokus harus mengurus dua kolam dalam satu waktu,” tuturnya.
“Makanya kita dorong untuk menginisasi terhadap kekosongan kursi jabatan tersebut, apakah sudah ada dilakukan open bidding, atau pengusulan kepada BKN, atau bagaimana,” tambahnya.
Baca Juga: Drakor Tell Me That You Love Me Episode 3 dan 4: Link Nonton dan Jadwal Tayang
Terpisah, Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, soal penhisian jabatan merupakan apa hak prerogatif Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
“Ngapain, kan itu hak prerogatif pimpinan, bukan Anda yang mengatur, okeh,” kata Virgojanti singkat.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa, saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan guna pembukaan open bidding untuk mengisi jabatan kosong tersebut.
BACAJUGA:
Baca Juga: OJK Optimis Penyaluran Kredit Tumbuh Dua Digit Meski di Tahun Politik
“Sedang kita siapkan yah,” pungkasnya.
Diketahui, sebanyak 10 Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten yang mengalami kekosongan jabatan.
Jabatan itu terdiri atas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Kominfo SP , Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca Juga: MEWAH BANGET! 3 Rekomendasi Hotel Murah di Malang Harga Rp100 Ribuan, Fasilitas Memadai Cuy!
Kepala Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Inspektorat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Kepala Biro Umum, dan Kepala Biro Hukum, serta Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Daerah. (mg-rafi) ***
