CILEGON, BANTEN RAYA – Kecamatan Ciwandan sebagai daerah dengan industri besar menjadi penyumbang terbesar jumlah warga miskin atau status sosial terendah sebanyak 18.625 jiwa.
Disusul Kecamatan Citangkil 17.533 jiwa, Kecamatan Jombang 13.207 jiwa, Kecamatan Cibeber 12.799 jiwa, Kecamatan Pulomerak 11.432 jiwa, Kecamatan Cilegon 9.965 jiwa, Kecamatan Grogol 9.579 jiwa, dan Kecamatan Purwakarta 7.493 jiwa.
BACAJUGA:
Jumlah tersebut berdasarkan data program bantuan sosial (Bansos) di Kota Cilegon dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) 2020.
Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon Yusuf Han menjelaskan, berdasarkan DTKS Kemensos pada periode Oktober 2020 ada sebanyak 100.633 jiwa, atau 30.496 keluarga atau 26.933 rumah tangga. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding pada 2019.
BACA JUGA: Kenaikan Penduduk Miskin Pandeglang Terendah se-Banten, Bappeda: Bansosnya Berhasil
“Ada peningkatan dibanding 2019. Sekarang jumlahnya sebanyak 100.633 jiwa di Kota Cilegon pada DTKS Periode Oktober,” katanya kepada wartawan yang tidak merinci jumlah pada DTKS 2019, Selasa (6/7/2021).
Yusuf menjelaskan, tahun ini pihaknya masih memperbarui data terhadap 21 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian juga 20 ribu penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 37 ribu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK).
“Masih updating di semua kelurahan dan tersisa ada 6 kelurahan. Karena PPKM darurat maka ditunda. Data ini nanti dikirimkan ke Kemensos dan akan ada feedback (tercatat) nantinya,” imbuhnya.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
Sementara itu, Sekretaris Camat Purwakarta Wawan Ihwani menjelaskan, dengan updating data tersebut bisa menopang kebijakan kepala daerah yang nanti akan diambil supaya bantuan tepat sasaran, tepat guna dan berhasil guna.
“Para ketua RW/ RT harus melakukan pendataan warga miskin didampingi oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan sosial kecamatan) Kemensos dan relawan dari pemerintah daerah (Dinsos) secara akurat dan valid sesuai kondisi yg ada yg akan menjadi data dasar kemiskinan daerah,” pungkasnya. (uri)
