SERANG, BANTEN RAYA- Kepala UPT Samsat Malingping pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten berinisial SMD ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk gedung Samsat baru, di Jalan Raya Baru Simpang Beyeh, KM 03, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak tahun anggaran 2019.
Berdasarkan data yang dihimpun Banten Raya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengalokasikan anggaran Rp4,6 miliar pada APBD Banten tahun 2019, untuk membeli lahan seluas 1 hektare, untuk pembangunan kantor Samsat Malingping.
Namun untuk realisasi pengadaan lahannya hanya sekitar 6.510 meter persegi dengan biaya sebesar Rp3,2 miliar. Dalam proses pengadaan lahan diduga terjadi penyiasatan oleh tersangka SMD yang juga sekaligus sebagai Sekretaris Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Dimana tersangka SMD mengetahui hasil feasibility study (FS) tahun 2018 dan dokumen perencanaan pengadaan lahan (DPPT) tahun 2019 yang dikeluarkan pihak konsultan, untuk menentukan lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan kantor Samsat.
Kemudian, tersangka SMD membeli lahan seluas 1.700 meter persegi di lokasi tersebut dengan harga Rp100 ribu per meter dari seorang perempuan berinisial CH. Namun dalam akta jual beli (AJB) dibuat bukan atas nama tersangka. Selanjutnya pada November 2019, tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan harga Rp500 ribu per meter.
Kajati Banten Asep Nana Mulyana mengatakan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Banten telah melakukan penetapan dan penahanan tersangka SMD pada Rabu (21/4/2021) sore. Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dua alat bukti dalam perkara yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp850 juta.
“Sudah gelar perkara dan sudah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tersangka telah ditahan di Rutan Pandeglang,” kata Kajati didampingi Aspidsus Sunarko, Asintel Adhyaksa Darma Yuliano, dan Kasi Penkum Ivan Hebron Siahaan di Kejati Banten, Kamis (22/4/2021).
Asep menjelaskan, kasus korupsi pengadaan lahan ini termasuk dalam kategori corruption by design atau korupsi yang sudah direncanakan oleh Kepala UPT Samsat Malingping, untuk mendapatkan keuntungan besar atas penjualan lahan tersebut.
“Karena dia (SMD) tahu persis, hemat saya ini corruption by design. Jadi, korupsi yang sudah direncankan. Yang pasti, dia tahu persis bahwa di situ akan dibangun kantor Samsat, maka dia beli itu tanah terlebih dahulu tanpa membaliknamakan kepemilikan. Seolah-olah pemilik lahan itu sendiri yang menjual,” jelasnya.
Selain pengadaan lahan bermasalah, Asep menduga telah terjadi mark up nilai jual beli lahan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan harga jual tanah melebihi harga pasaran masyarakat.
“Iya Pemprov membeli Rp500 ribu per meter, harga pasaran Rp300 ribu, ada dugaan kesana (mark up),” jelasnya.
Asep menegaskan, dalam kasus ini tersangka SMD akan dijerat dengan pidana pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 12 Huruf (i) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku prihatin dengan timbulnya kasus pengadaan lahan Samsat Malingping yang diduga bermasalah. Meski demikian, dia mendukung langkah pengusutan yang dilakukan oleh Kejati Banten.
“Saya ingin mengatakan sebenarnya bahwa saya prihatin dengan peristiwa tersebut, dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah kejaksaan,” ujarnya.
WH menjelaskan, berdasarkan data yang dimilikinya pengadaan lahan Samsat Malingping adalah seluas 6.000 meter persegi. “Atas nama Bapak Haji Ui dengan bukti sertifikat dan akta jual beli. Dibayar per meter Rp500 ribu, total harga seluruhnya adalah Rp3,35 miliar kurang lebih,” katanya.
BACAJUGA:
https://bantenraya.com/hukum-kriminal/pengurus-pesantren-dan-honorer-pemprov-banten-jadi-tersangka-kasus-hibah-ponpes/
Ia menegaskan, terkait kejelasan status tanah yang akan dibebaskan pihaknya telah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Harga tanah diperoleh berdasarkan hasil penilaian appraisal dan pembayaran disalurkan ke rekening atas nama sesuai yang tertera di sertifikat.
“Berdasarkan hasil penilaian pemda bahkan sudah dinilai oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) pengadaan tanah termasuk pembayarannya tidak ada masalah,” ungkapnya.
Saat ini, pihaknya akan terus mendalami terkait persoalan tersebut. Pemprov juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Paling tidak kita menunggu hasil investigasi dari Kejati Banten,” tuturnya. (darjat/dewa/rahmat)
