SERANG, BANTEN RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang curhat kepada anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Serang Encop Sofia, saat melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021, di Ruang Kerja Walikota Serang Syafrudin, Jumat (5/3/2021).
Pemkot mengeluhkan dana bagi hasil (DBH) pajak yang belum juga ditransfer oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Padahal jika DBH tersebut sudah ditransfer, maka secara otomatis dapat menutup defisit anggaran Pemkot Serang.
Keluhan ini disampaikan oleh Kepala BPKAD Kota Serang Wachyu Budi Kristiawan, didampingi Walikota Syafeudin, Asda III Bidang Administrasi Umum Imam Rana Hardiana, dan Kabag TU dan Protokol Setda Kota Serang.
Wachyu menyebutkan, DBH yang masih tersangkut di Pemprov Banten totalnya Rp 74,8 miliar dengan rincian tahun 2019 Rp 23,4 miliar, dan tahun 2020 Rp 51,4 miliar
“Angka ini belum termasuk Februari 2020 yang menyangkut di Bank Banten,” kata Wachyu.
BACAJUGA:
Ia menduga lambatnya proses transfer DBH tersebut, karena tersangkut di Bank Banten. Ini juga menyangkut manajemen kasda di Pemprov Banten yang kurang memadai. “Penyebabnya saya gak tau itu Kewenangannya Pemprov Banten. Itu urusannya provinsi,” ucap dia.
Wachyu mengungkapkan, akibat belum DBH belum ditransfer anggaran Kota Serang menjadi defisit. Sebab, biasanya DBH pajak provinsi itu digunakan untuk pembangunan di Kota Serang. “Ya kekurangan kas lah,” jelasnya. (harir)
CURHAT: Suasana reses yang dilakukan Anggota DPRD Banten Dapil Kota Serang Encop Sopia bersama Walikota Serang Syafrudin, di ruang kerja Walikota, Jumat (5/2/2021).
