Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 66 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 50 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 79 | Komentar

Baca


Pemprov Usulkan 7.000 PNS


SERANG
– Pemprov Banten mengusulkan penambahan sedikitnya 7.000 aparatur sipil negara (ASN) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Usulan tersebut dilayangkan sebagai upaya pelayanan dasar ke pelosok wilayah bisa lebih optimal.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, beberapa waktu lalu pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB memberi kesempatan kepada daerah untuk mengusulkan tambahan calon ASN (CASN).

Hal itu langsung ditindaklanjuti pemprov dengan mengusulkan sebanyak 7.000 CASN. “Saat ini jumlah pegawai pemprov sekitar 9.000, sedangkan kebutuhan yang ideal 16.000. Beberapa waktu lalu kami sudah sampaikan ke KemenPAN-RB, tambahan pegawai 7.000 itu,” ujarnya, Selasa (13/2).

Komarudin yang belum genap sebulan menjabat sebagai Kepala BKD Banten hasil lelang jabatan itu menuturkan, penambahan ASN juga diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan dapat terjangkau hingga pelosok wilayah.

Terlebih, pada tahun ini ada 140 ASN di lingkungan Pemprov Banten yang memasuki masa pensiun. "Dari data di kita, di tahun ini ada 140 pegawai yang pensiun, dan paling banyak adalah guru yaitu 90 orang. Jadi 80 persen ASN yang pensiun dalam waktu dekat ini adalah tenaga pendidik," katanya.

Untuk usulan penambahan ASN, kata dia, tidak hanya difokuskan untuk tenaga kesehatan dan pendidik, namun juga termasuk akuntan dan teknik sipil. Agar bisa efektif, usulan itu juga sudah disesuaikan dengan hasil analisis jabatan (anjab) yang ada di lingkungan Pemprov Banten.

"Paling banyak memang kita membutuhkan pegawai untuk guru dan tenaga medis. Pegawai berlatar belakang akunting dan ke-PU-an (pekerjaan umum), kita sangat butuh. Makanya kita menginginkan untuk tenaga-tenaga ini harus segera ada," ungkapnya.

Komarudin berharap, usulan tersebut bisa direspons positif oleh pemerintah pusat. Sebab, untuk urusan pengangkatan CASN pihaknya sama sekali tak memiliki kewenangan. "Kami sudah sampaikan kebutuhan tambahan ASN, tapi itu kan tergantung pemerintah pusat. Apakah usulan kita ini diterima dan mendapatkan kuota tambahan CASN atau tidak," ungkapnya.

Disinggung persiapan untuk penyelenggaran tes penerimaan calon ASN, Komarudin mengaku sudah melakukan tahap-tahap awal. "Sekarang kan untuk rekruitmen CASN menggunakan komputerisasi. Beberapa minggu lalu, BKD Banten dengan kabupaten/kota melakukan pembahasan itu. Kita lihat berapa banyak komputer yang tersedia dan dapat digunakan, termasuk tempat tesnya. Terakhir pemprov menyelenggarakan tes CAT (compuer assisted test) tahun 2014 lalu," ujarnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui, pemprov saat ini membutuhkan tambahan aparatur negara. Namun hal itu terbentur dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan moratorium (penghentian sementara, red) rekrutmen CASN. "Moratorim kan masih berlaku. Kita memang membutuhkan sekali tenaga pendidik, akuntan dan teknik sipil," tutur mantan Walikota Tangerang dua periode ini.

Pada bagian lain, Sekda Provinsi Banten Ranta Soeharta memastikan, anjab sebagai dasar pengajuan penambahan ASN telah selesai dilakukan. Dari hasil anjab, dapat ditarik kesimpulan bahwa nantinya pemprov akan memberlakukan klasifikasi untuk jabatan setara eselon II.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten itu menuturkan, dengan klasfikasi itu pula dapat digambarkan tentang kebutuhan pegawai di OPD-nya masing-masing. Dengan demikian, pemprov akan melakukan penyesuaian ketika ditemukan ada OPD dengan jumlah pegawai yang melebihi kebutuhan.

“Terus nanti di situ digambari juga berapa sih dia (pejabat eselon II, red) butuh pegawai atau staf. Kita lagi siapkan kebutuhan dinas itu, pemetaan pegawai, sekarang di mana sih yang terbanyak? Bisa jadi sekarang dinas atau biro tidak terlalu sibuk tapi stafnya banyak. Dengan anjab nanti kita akan disesuaikan kebutuhan,” paparnya.

Pemerataan, kata dia, tidak hanya berlaku bagi PNS saja melainkan juga untuk para honorer. “Sudah ada data base, tinggal tunggu kebijakan Pak Gubernur. Sekarang kita lihat detail PNS kita ada berapa? (Honorer) K1 dan K2 ada berapa?” ungkapnya. 

Selain pemerataan, anjab juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mutasi dan rotasi pejabat eselon di lingkungan Pemprov Banten. Nantinya, setiap pegawai akan ditempatkan sesuai dengan dasar keilmuannya. “Insinyur berapa, doktor berapa, kan masih ada sekarang, insinyur tapi adanya di sebelah sana. Kita mau kembalikan. Akan disesuaikan, ngapain kita buat anjab kalau tidak diterapkan,” katanya. (dewa)

Beri komentar


Security code
Refresh