Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 66 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 50 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 79 | Komentar

Baca


Angka LGBT Capai 38.209 Jiwa


SERANG
- Populasi warga penyuka sesama jenis atau yang kerap disebut LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) di Banten cukup mengejutkan mencapai 38.209 jiwa.

Koordinator Program Pencegahan dan Penanggulangan KPA Provinsi Banten Jordan MA Jempormase mengatakan, angka sebanyak 38.209 jiwa tersebut berdasarkan hasil dari penjangkauan yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Provinsi Banten dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Bina Muda Gemilang.

“Data capaian penjangkauan khusus gay hampir sebanding dengan angka estimasi gay milik Kemenkes yang menyatakan bahwa pada Tahun 2017 di Banten jumlah gay hampir mencapai 4 ribuan,” kata Jordan kepada Banten Raya, Minggu (11/2).

Jordan meminta kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan stakeholder terkait lainnya, untuk menjadikan persoalan LGBT di Banten menjadi perhatian serius. Kata Jordan, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, adalah merumuskan kebijakan khusus terkait masalah ini. “Karena jika ini dibiarkan maka sumber daya manusia yang ada di Banten akan terkontaminasi dengan tren LGBT,” ungkapnya.

Salah satu upaya yang dilakukan KPA adalah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa LGBT memiliki resiko tinggi menularkan HIV/AIDS. "Pemerintah pun diharapkan bisa mengambil peranan dengan menciptakan upaya preventif dan gerakan bersama yang bersifat sistematis untuk bisa meminimalisir angka ini,” katanya.

Salah satunya adalah mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan bupati dan walikota yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan. "Gerakan bersama tanpa dilandasi kebijakan pemerintah daerah, tidak akan banyak berpengaruh. Saat ini kegiatan bersama masih bersifat parsial karena berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegasnya.

Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nurikhsan mengatakan, soal LGBT harus disikapi bijaksana. Artinya, jangan menjugde kaum LGBT sebagai penjahat, namun LGBT harus dipadang sebagai korban. “Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat kajian, sebelum dibentuknya peraturan daerah atau peraturan gubernur,” kata Fitron. (satibi)



Beri komentar


Security code
Refresh