Crime News

Siswi SMA Ditemukan Tewas Mengenaskan

News image

SERANG – Siti Marhatusholikhat (18), warga Kampung Cibuah, Desa Cikeusal, Ke...

Hukum & Kriminal | Jumat, 15 Desember 2017 | Klik: 32 | Komentar

Baca

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 255 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 275 | Komentar

Baca


Proses Pembebasan Lahan Dikebut


SERANG
- Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, mempercepat proses inventarisasi dan identifikasi lahan untuk pembangunan tol Serang-Panimbang yang melintasi Kabupaten Serang dan Kota Serang sepanjang 21 kilometer. Ditargetkan, tahun ini proses pembebasan lahan jalan bebas hambatan itu bisa diselesaikan.

Nazron BR, kepala Kantor Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Serang mengatakan proses identifikasi dan inventarisasi lahan untuk proyek prioritas itu sudah dimulai sejak 10 April 2017 dan ditargetkan selesai pada 6 Mei 2017 mendatang.

”Tujuannya untuk mengetahui secara rinci berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk proyek tol Serang-Panimbang khususnya yang melintasi wilayah Kabupaten dan Kota Serang,” terang pria yang baru beberapa hari menduduki jabatan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Serang ini, Rabu (19/4).

Dia melanjutkan, tugas BPN Kabupaten Serang hanya sebatas pengukuran setiap bidang atau pengumpulan data yuridisnya. Sedangkan untuk penentuan harga lahan yang dibebaskan merupakan kewenangan  tim appraisal. Karena itu, untuk kelancaran proses tersebut, Nazron mengimbau warga yang lahannya terkena proyek strategis nasional itu tidak melakukan proses rekayasa dokumen tanah yang dimilikinya.

Mantan Kepala Kantor Pertanahan Lampung Barat ini juga meminta dalam proses inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan, warga juga diminta aktif memberikan data lahan miliknya yang valid. Agar nantinya tidak berujung pada proses hukum. ”Kalau ada warga  memberikan data tidak valid, kami berhak menuntut,” terangnya juga.

Pasalnya, kata Nazron juga, akibat data yang diberikan warga tidak valid itu pasti akan berimplikasi  pelanggaran hukum. Berdasarkan data perencanaan dan persiapan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada 1.695 bidang tanah di Kabupaten Serang dan Kota Serang yang akan diinventarisasi terkait proyek tol Serang-Panimbang.

Tanah itu ada di empat kecamatan, dua kelurahan, dan 14 desa. ”Pengumuman hasil identifikasi atau peta bidang itu akan kami lakukan selama 14 hari kerja, yakni pada 30 Mei sampai 19 Juni 2017,” ungkapnya juga. Saat diumumkan hasil pemetaan awal, masyarakat diperbolehkan komplain jika terjadi kesalahan data.

Waktu yang diberikan selama 14 hari kerja pasca pengumuman yang dilakukan oleh BPN. ”Kalau masih ada kesalahan, tim akan turun ke lapangan untuk melakukan uji ulang. Jika sudah, nantinya data itu akan dinilai oleh tim appraisal untuk penentukan harga tanah yang terkena proyek ini,” katanya juga.

Nazron menambahkan, jika  setelah diumumkan tidak ada kendala teknis di lapangan, maka ganti untung atas pembebasan lahan milik warga untuk proyek jalan tol yang salah satunya menuju akses kawasan wisata pantai di Provinsi Banten itu akan dilakukan pada 9-31 Oktober 2017. Setelah itu, awal 2018 pembangunan tol Serang-Panimbang akan dimulai.

Sementara Ikhsan Nugraha, sekretaris Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Serang-Panimbang menambahkan, jika ada masyarakat yang tidak setuju atas nilai ganti untung yang ditetapkan tim appraisal bisa melakukan gugatan ke pengadilan setempat. ”Silahkan menempuh proses hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan proyek pembangunan tol Serang-Panimbang sepanjang 84 kilometer (km) kini telah memasuki proses pembebasan lahan yang dilakukan di beberapa kabupaten dan kota.

Hudaya menjelaskan, pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 11 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 untuk proyek jalan bebas hambatan yang salah satunya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Banten selatan tersebut.


Alokasi dana itu dibagi untuk dua pos kegiatan, yaitu untuk pembebasan lahan dianggarkan Rp 1 triliun dan pekerjaan fisik Rp 10 triliun. Hudaya juga mengatakan, pembebasan lahan akan dilakukan bertahap dan dimulai dari wilayah Kabupaten Serang. ”Proses pembebasan lahan sebentar lagi akan berjalan,” terang mantan Plt Wali Kota Serang ini.

Terkait peran Pemprov Banten dalam pembangunan tol Serang-Panimbang, Hudaya menjelaskan hanya sebatas menetapkan lokasi. ”Tugas kami sudah selesai sejak penetapan lokasi, jadi tidak ada campur tangan dari Pemprov Banten lagi terkait pembangunan,” tegasnya juga.

Sebagaimana diketahui, pembangunan tol Serang-Panimbang sepanjang 84 km akan melewati 14 kecamatan dan 48 desa di empat kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Kehadiran jalan tol ini selain mempercepat pertumbuhan ekonomo juga mendukung akses jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, yakni mempersingkat jarak tempuh dari wilayah Serang menuju daerah yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang. (jpg)


Beri komentar


Security code
Refresh