Crime News

Cemburu, Suami Palu Istri

News image

SERANG - Sadis. Itulah sebutan yang tepat disandangkan kepada Dodi ...

Hukum & Kriminal | Senin, 29 September 2014 | Klik: 411 | Komentar

Baca

Warga Kedaung Gelapkan 14 Mobil Rental

News image

TANGSEL - Pelaku penggelapan mobil rental ditangkap jajaran Reskrim Polsek Me...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 27 September 2014 | Klik: 314 | Komentar

Baca

Sabu 9 Kilo Diamankan

News image

KOTA TANGERANG - Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta (Soeta) ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 26 September 2014 | Klik: 170 | Komentar

Baca


Honorer K1 Tolak Masuk K2

SERANG – Sebanyak 767 honorer kategori I (K1) di lingkup Pemprov Banten yang telah dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pada Senin (30/9) kemarin melakukan aksi unjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. Ratusan honorer itu menuntut sekaligus menolak kegagalannya lolos sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan masuk dalam daftar honorer kategori II (K2). Menurut mereka, Pemprov Banten tidak serius dalam menangani persoalan honorer K1 yang tak kunjung selesai sejak 3 tahun lalu. Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan honorer tersebut terlebih dahulu mendatangi BKD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang sekitar pukul 11.00 WIB. Di BKD, para honorer melakukan unjuk rasa dengan menyampaikan kekecewaan mereka terhadap upaya Pemprov Banten dalam memperjuangkan nasib honorer K1 yang tidak maksimal. Sehingga, berakibat pada kegagalan 767 tenaga honorer K1 Banten untuk menjadi CPNS pada 2013 ini. Akan tetapi, baru sebentar para honorer melakukan aksi unjuk rasa, diperoleh kabar bahwa Kepala BKD Provinsi Banten Anwar Mas'ud tengah berada di gedung DPRD Banten bersama Komisi I DPRD Banten. Lantaran hal tersebut, para honorer akhirnya ramai-ramai dengan berjalan kaki mendatangi gedung DPRD Banten dan masuk ruang paripurna. Di sana, para honorer melakukan audiensi dengan Kepala BKD Banten dan Ketua Komisi I DPRD Banten Agus R Wisas. Dalam kesempatan tersebut, para honorer juga mempertanyakan 10 honorer K1 yang berhasil lolos CPNS dengan MK Otorisasi.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, dari 10 nama honorer K1 yang dinyatakan MK Otorisasi oleh KemenPAN-RB di antaranya, dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) yakni Damiyanti, Fahrudin, Haris Indarto, Muhamad Nuryasin, Tubagus Alfi Muharam. Sementara, dari Biro Humas dan Protokol atas nama Eris, Dinas Kesehatan atas nama Irawan dan dari Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) atas nama Muhid. Dua orang honorer K1 lainnya dari Dishutbun hingga berita ini diturunkan belum diketahui namanya. Informasi yang didapat, kedua nama tersebut diduga merupakan anak dari pejabat di Banten.

Perwakilan honorer K1 Banten dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Banten Mansur menyatakan, sejak diketahuinya hasil ATT yang diserahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada BKD Banten, para honorer K1 merasakan kekecewaan yang mendalam dan tidak menerima keputusan tersebut. Karena, dari 789 honorer K1 yang di ATT, hanya 10 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) dengan dasar otorisasi. Bahkan, para honorer bersedia apabila diminta untuk melengkapi hal lain agar dapat lolos menjadi CPNS. Dengan tegas, pihaknya mewakili ratusan honorer K1 Banten menolak dialihkannya 767 honorer K1 yang TMK ke dalam daftar honorer K2.  “Kami menyatakan dengan tegas untuk menolak masuk sebagai kategori II. Kalau memang kami perlu melengkapi lagi, kami siap,” tegas Mansur.

Menurut Mansur, kekecewaan dan penolakan 767 honorer K1 ini lantaran Pemprov Banten yang tidak serius dalam menangani honorer K1 dan memperjuangkannya secara maksimal. Ketidakseriusan itu terlihat dari lamanya proses pengangkatan honorer K1 hingga mengendap selama 3 tahun. Padahal, sejak awal, para honorer telah bersepakat dan berkomitmen untuk menyelesaikan K1. Akan tetapi, informasi perkembangan honorer K1 yang diterima selama ini tidak pernah jelas.  “Kami menduga, ada komunikasi yang terputus antara Pemprov Banten dengan pemerintah pusat. Karena, daerah lain yang memiliki persoalan yang sama persis dengan Banten pun bisa lolos. Sementara, di Banten hanya lolos 10 orang, tentu ini patut dipertanyakan,” ungkapnya.

Honorer K1 lainnya yang tak ingin menyebutkan nama mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui apa alasan pemerintah pusat memindahkan 767 honorer K1 yang TMK ke dalam kategori II. Karena, seluruh berkas dan dokumen penting yang dibutuhkan selama tahapan pengangkatan honorer K1 ini telah diproses sejak 3 tahun lalu.  “Justru, kalau tentang pemindahan K1 ke K2 ini sudah menyalahi peraturan pemerintah. Karena, kriterianya berbeda. Sudah jelas, kami menerima honor dari APBD,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Banten Agus R Wisas mengatakan, persoalan tidak lolosnya honorer K1 menjadi CPNS ini tidak hanya menjadi persoalan personal, melainkan menjadi persoalan bersama di daerah. Akan tetapi, kondisi tersebut terjadi secara nasional, tidak hanya di Banten. Atas hal tersebut, pihaknya akan segera mendatangi KemenPAN-RB untuk meminta penjelasan secara riil terhadap apa telah diperjuangkan seluruh pihak selama ini.  “Termasuk tentang penolakan untuk masuk K2. Sebagai lembaga, kami tidak akan berhenti memperjuangkan semuanya. Mudah-mudahan perjuangan ini tidak sia-sia,” ujarnya.

Kepala BKD Banten Anwar Mas'ud membantah bahwa pemprov tidak serius dalam menangani persoalan honorer K1 di Banten. Karena, keseriusan Pemprov Banten dibuktikan dengan diusulkannya 938 honorer dalam kategori I. Usulan itu menunjukkan komitmen pemprov dalam menuntaskan tenaga honorer yang ada di Provinsi Banten. Selain itu, dalam proses verifikasi yang dilakukan pemerintah pusat, pihaknya telah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses itu. Bahkan, pada saat dilakukan audit tujuan tertentu (ATT), seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta turun untuk menuntaskan semua berkas yang belum lengkap.  “Proses demi proses berjalan. Hingga pada 27 Juni, gubernur memberikan surat kepada Menpan bahwa seluruh honorer ini benar bekerja dan dibiayai oleh APBD. Akan tetapi, suka atau tidak suka, ini memang kebijakan pusat. Tapi, kita akan komunikasi lagi dengan pemerintah pusat, sementara hasilnya seperti ini ya kita terima,” papar Anwar pasrah yang langsung disambut dengan sorak kekecewaan para honorer.

Terpisah, Sekda Pemprov Banten Muhadi mengatakan, para honorer K1 harus mendapatkan penjelasan yang utuh agar informasi yang diterima tidak simpang siur. Karena, honorer harus mengetahui proses yang berjalan selama ini dan ketentuan dalam persoalan honorer K1.  “Ya kalau ketentuannya memang tidak bisa, ya mau demo juga tidak bisa. Kita akan tetap lakukan upaya, tetapi kita melakukan upaya juga harus tahu ketentuannya. Kalau ketentuannya tidak memungkinkan kan ya bagaimana lagi,” papar Muhadi.(ibah)

Comments  

 
0 #1 Maharani Rabu, 02-10-2013 | 13:33
70% kuota rekrutmen CPNS Umum adalah milik anak pejabat, adik pejabat, cucu pejabat, keponakan pejabat ____ :)
kali yeeee, ...
Quote
 

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir