Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 32 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 101 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 77 | Komentar

Baca


Dinkes Sosialisasi Integrasi Jamkesda


SERPONG - Pemkot Tangsel melalui Dinas Kesehatan Kota Tangsel menggelar sosialisasi integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kampoeng Anggrek, Serpong, Selasa (12/12).

Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel Rukmini, mengatakan keputusan Kementerian Kesehatan yang mengintegrasikan program Jamkesda ke JKN membuat Dinkes Kota Tangsel

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang integrasi tersebut. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai peserta dalam penyelenggaraan Jamkesda yang masuk ke dalam program JKN.

"Kita mengundang pihak Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas dan ibu-ibu kader untuk menyebarkan informasi terkait integrasi Jamkesda ke JKN kepada masyarakat," ujarnya kepada Tangerang Ekspres," Selasa (12/12).

Sementara itu, Perwakilan dari Kementerian Kesehatan Donny Ariyanto mengatakan, dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui program JKN, peran pemerintah daerah diharalja.

Hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program JKN sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional."Pemda dapat mengoptimalkan anggaran Jamkesda dan diintegrasikan dengan progam JKN.

Dasar hukum atau kebijakan integrasi Jamkesda sudah jelas, sesuai dengan, Perpres No 12 Nomor 111 Tahun 2013, PerpresNomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan BidangKetenagakerjaan, Perpres Nomor 19 Tahun 2016. Perpres 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, Surat Menteri Dalam Negeri nomor
440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016," ujarnya.

Di tempat yang sama, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, mengatakan, JKN adalah  merupakan bagian dari sistem jaminan sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory).

"Berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sjsn dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah," ujarnya.

Airin menambahkan, seperti yang tercantum dalam pasal 28h ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagainya manusia yang bermartabat. Serta dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan terjangkau.

Sejak 1 Januari 2014, presiden telah kencangkan dimulainya jaminan kesehatan Nasional. Cakupannya akan diperluas secara bertahap, sehingga pada 2019 akan tercapai jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC). Kartu Indonesia sehat menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan manfaatnya pelayanan kesehatan seperti yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan, peran masyarakat ,RT, RW, lurah dan camat.

"Serta dinas terkait sangat dibutuhkan baik dalam proses validasi data maupun dalam menggerakkan masyarakat yang mampu untuk secara sukarela menjadi peserta BPJS mandiri," tambahnya.
Airin menjelaskan, jaminan kesehatan ini adalah merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. "JKN menjangkau semua penduduk artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan persentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah," ungkapnya.

Peserta yang terakhir ini disebut sebagai penerima bantuan iuran (Pbi), di Kota Tangsel berdasarkan data bulan Oktober tahun 2027 sudah 693.059 jiwa dari total penduduk sebanyak 1.230.616 jiwa atau sebesar 56 persen penduduk yang sudah terintegrasi JkN. Dan harapannya pada akhir tahun 2019 sekitar 95 persen penduduk Tangsel sudah menjadi peserta jkn. (rbnn)

Beri komentar


Security code
Refresh