Crime News

Empat Pemeras Ngaku Polisi

News image

SERANG – Mengaku sebagai anggota polisi Polda Banten,  empat pemuda ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 612 | Komentar

Baca

Pembuang Bayi Itu Pelayan Kafe

News image

PASARKEMIS - Sesosok bayi berjenis kelamin perempuan yang ari-arinya masih ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 421 | Komentar

Baca

Puluhan Anak di Pandeglang Diduga Disodomi

News image

PANDEGLANG – Puluhan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 24 Maret 2017 | Klik: 531 | Komentar

Baca


5 Bulan, 25 Kasus Kejahatan Seksual


Tangsel-
Kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih terjadi. Hingga 9 Mei 2017 kemarin, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) setempat sudah mencatat ada 25 kasus kekerasan seksual di kota berpenduduk 1,45 juta jiwa ini.

Masih berdasarkan data P2TP2A Kota Tangsel, catatan tingginya kasus kekerasan seksual juga terjadi pada tahun 2016 silam. Tercatat 95 kasus kekerasan seksual terjadi sepanjang 2016 silam. Jumlahnya mencapai 70 persen dari total kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). "Untuk tahun 2017 hingga Mei tercatat 25 kasus. Dari 25 kasus ini mayoritas kekerasan seksual terhadap anak dengan rentang usia korbannya dari 3 tahun sampai 15 tahun," kata Kepala P2TP2A Kota Tangsel, Herlina Mustikasari.

Herlina juga meminta para orangtua waspada terhadap pelaku kekerasan seksual. Pasalnya, para pelaku kekerasan seksual pada anak ini berasal dari orang-orang terdekat korban. "Waspada terhadap orang-orang terdekat, seperti tetangga. Bahkan keluarga sendiri," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Bantuan Hukum DPRD Kota Tangsel, Saprudin mengatakan korban KDRT atau kekerasan seksual bisa mendapat bantuan hukum dari pemerintah daerah. Hanya saja, bantuan hukum itu bisa diperoleh setelah regulasinya diberlakukan."Bantuan hukum ini diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang menjalani perkara di depan hukum, seperti KDRT, pencabulan dan kekerasan lainnya," kata Saprudin menambahkan.

Saprudin mengaku, regulasi soal bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu ini mutlak diperlukan. Terlebih, Bantuan hukum sudah diamanatkan dalam Undang-undang No 16 tahun 2011 yang ditujukan untuk solusi dan memberikan jaminan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

"Bantuan hukum ini diharapkan diperoleh masyarakat miskin sejak awal ia menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan. Dalam Raperda itu, tercantum kriteria apa saja yang bisa mendapatkan bantuan hukum," tandasnya. (iwan)

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir