Crime News

Empat Pemeras Ngaku Polisi

News image

SERANG – Mengaku sebagai anggota polisi Polda Banten,  empat pemuda ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 360 | Komentar

Baca

Pembuang Bayi Itu Pelayan Kafe

News image

PASARKEMIS - Sesosok bayi berjenis kelamin perempuan yang ari-arinya masih ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 272 | Komentar

Baca

Puluhan Anak di Pandeglang Diduga Disodomi

News image

PANDEGLANG – Puluhan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 24 Maret 2017 | Klik: 348 | Komentar

Baca


Perubahan Jadi Potensi Maslah


KAB. TANGERANG
- Peralihan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) dari retrospective payment ke sistem prospective payment dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Untuk itu perlu sinergisitas antarpemangku kebijakan dari mulai kabupaten/kota, provinsi, BPJS hingga pemerintah pusat.

Hal ini dikatakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tangerang, Dr. Ema Agustini saat diskusi bertajuk 'Penerapan Hukum Kedokteran dalam Optimalisasi Pelayanan Kesehatan yang Terintegrasi Berorientasi pada Pasien' di Hotel Atria, Gading Serpong, Minggu (9/4).

Retrospective payment adalah perhitungan pembayaran yang dihitung berdasarkan jumlah pelayanan yang sudah dilakukan, sedangkan sistem prospective payment merupakan perhitungan pembayaran yang ditentukan sebelum pelayanan dilakukan.

"Tidak tertutup kemungkinan bahwa di era JKN ini para stakeholder dan tenaga kesehatan akan mengalami kegamangan dari perubahan sistem tersebut. Berpotensi banyak benturan dan tarik menarik kepentingan yang berujung pada lingkup kedokteran,” katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Prof. Ilham Oetama Marsis mengatakan, hampir tidak terelakan lagi aspek kehidupan harus menyesuaikan dengan arah perubahan tersebut. Pelayanan kesehatan pun demikian, sebagai akibat dari pergeseran pemanfaatan sumber daya yang menuntut efisiensi dan akselerasi.

“Untuk itu, maka perlu adanya reformasi pelayanan kesehatan ke arah layanan publik yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Bukan pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan itu sendiri,” katanya.

Pendeknya, kata dia, pergeseran pola pelayanan dari produk yang ditentukan oleh lembaga kesehatan melalui program-program yang dijabarkan oleh pemerintah ke arah pelayanan kesehatan yang bertumpu pada mekanisme pasar. (mg-sarifudin)

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir