Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 66 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 49 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 79 | Komentar

Baca


TPP Terancam Segera Dihapus


CILEGON
- Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk menghapus Tunjangan Perbaikan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tampaknya akan segera terealisasi. Pasalnya, saat ini Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon sedang menyusun kajian pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk mengganti TPP.

Asisten Daerah (Asda) III Pemkot Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kota Cilegon memang saat ini sedang melakukan tahapan untuk penyusunan remunerasi atau Tukin. Terkait waktu pelaksanannya, Ia menjelaskan bahwa proses itu masih lama.

Pasalnya, saat ini Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi baru sampai tahap penyusunan kelas jabatan dan pembuatan Sistem Aplikasi Manajemen Pegawai. "Aplikasi ini merupakan integrasi antara Anjab (Analisis Jabatan), ABK (Analisis Beban Kerja), Evjab (Evaluasi Jabatan) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai instrument penentu besaran Tukin yang akan diterima setiap bulannya oleh para ASN," katanya kepada Banten Raya, Minggu (11/2).

Dana menambahkan, tunjangan yang diterima ASN bisa saja menjadi fluktuatif. Sebab, besaran Tukin dihitung berdasarkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. "Untuk pegawai yang rajin bisa saja Tukin yang diterima akan sama setiap bulannya sesuai harga jabatan di kelas atau diperingkatnya, tapi bagi pegawai yang malas akan fluktuatif berdasarkan capaian kinerjanya. Nanti ada 15 kelas pegawai," tambahnya.

Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Kelembagaan dan Anforjab Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Setda Kota Cilegon, Ipung Setianingrum mengatakan, berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang (UU) ASN, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada ASN serta menjamin kesejahteraan pegawai.

Sedangkan, gaji yang dimaksud harus dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan, yang pelaksanaanya dilakukan secara bertahap. "Bertahap itu maksudnya dari proses perubahan sistem penggajian kalau dulu  berbasis pangkat golongan dan masa kerja kini ke sistem berbasis harga jabatan," katanya.

Menurut Ipung, pemberlakuan Tukin memerlukan kesiapan penyusunan peta jabatan dan analisis harga jabatannya secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup. "Tahapan itu kini sudah memasuki ke tahapan penyusunan kelas jabatan melalui kegiatan Evjab, setelah kita selesai menyusun dokumen Anjab dan ABK dengan ouput peta jabatan," tuturnya.

Dijelaskan Ipung, korelasi antara Anjab, Evjab dan remunerasi adalah jika analisis jabatan memuat informasi jabatan yang lengkap dan akurat dan akan digunakan sebagai dasar melaksanakan evaluasi jabatan. Sementara, evaluasi jabatan lebih difokuskan untuk menentukan bobot, peringkat serta klasifikasi jabatan. "Hasil evalusi jabatan yang berupa klasifikasi dan peringkat jabatan ini yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penetapan remunerasi (Gaji dan atau Tunjangan Kinerja-red) pegawai," jelasnya.

Diterangkan Ipung, setelah peringkat jabatan seselai disusun, barulah pihaknya menentukan besaran tunjangan yang akan diberikan berdasarkan kelas jabatan masing masing pegawai, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. "Pemda (Pemerintah Daerah) dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah dan memeroleh persetujuan legislatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Mahmudin mengatakan, dengan akan diberlakukannya Tukin, dirinya berharap disiplin ASN akan meningkat. Sementara ini, pemberian TPP bagi ASN masih belum membuat disipilin ASN meningkat.

Apalagi, pemberian Tukin bagi ASN merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. "Tukin akan membuat pemberian tunjangan sesuai dengan beban kerja, jadi tidak flat. Sementara ini, yang beban kerjanya sedikit dan yang beban kerjanya banyak TPP-nya masih sama. Kedepan memang TPP akan diganti Tukin," katanya. (gillang)

Beri komentar


Security code
Refresh