Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 29 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 97 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 73 | Komentar

Baca


UPTD Terancam Dihapus


Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) yang bernaung di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bakal diklasifikasikan. Bukan hanya pengklasifikasian, UPTD juga akan mendapat penilaian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten apakah bisa tetap berjalan atau dihapuskan.

Diketahui, pada pertengahan 2017, Mentei Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 12/2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD. Aturan tersebut, seharusnya sudah dilaksanakan sejak Desember 2017.

Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Kelembagaan dan Analisa Form Jabatan (Anforjab) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon, Ipung Setyaningrum mengatakan, pengklasifikasian UPTD serta Cabang Dinas akan membuat UPTD nantinya akan ada UPTD tipe A, UPTD tipe B dan UPTD tipe C. "Saat ini semua UPTD itu sama tidak ada tipe-tipenya," kata Ipung kepada Banten Raya, Minggu (7/1).

Dijelaskan Ipung, saat ini pihaknya akan membuat analisis beban kerja, analisis pegawai dan analisis organ UPTD yang akan diserahkan kepada Pemprov Banten. Nantinya, Pemprov Banten akan memberikan validasi dan memberikan klasifikasi terhadap UPTD atau bahkan bisa saja UPTD dihapuskan. "Tapi, kita berharap UPTD tidak ada yang dihapuskan makanya kita akan analisis UPTD-UPTD yang saat ini ada agar tetap ada," jelasnya.

Menurut Ipung, hingga awal Januari 2018, UPTD Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan (Dindik) Cilegon masih beroperasi seperti biasa. "Kami bukannya tidak mengindahkan Permendagri No12, hanya tidak ingin terburu-buru saja," tuturnya.

Diterangkan Ipung, pihaknya menilai pemerintah pusat terlalu terburu-buru dalam menginstruksikan aturan-aturan baru, sehingga aplikasi dari aturan-aturan itu membuat Pemkot Cilegon kesulitan dalam menyusun formulasi, seputar penyusunan strukstur organisasi di setiap perangkat daerah. "OPD (Organiasi Perangkat Daerah) baru dibentuk, tapi belum juga kokoh ini harus di ubah lagi," terangnya.

Ditegaskan Ipung, pihaknya telah melakukan proses awal terkait arahan Permendagri tersebut. Diantaranya membuat kajian-kajian akademik untuk setiap UPTD. "Beberapa OPD sudah menyerahkan kajian itu. Tapi kami ingin memrosesnya dengan sangat hati-hati, tidak ingin terburu-buru," tegasnya.

Ipung menambahkan, di lingkungan Pemkot Cilegon terdapat 16 OPD yang memiliki UPTD. "Total UPTD di 16 OPD tersebut sebanyak 48 unit. Sementara Dindik Cilegon memiliki 8 UPTD dan 11 Satuan pendidikan. Unit-unit inilah yang terancam terkena dampak Permendagri No 12 Tahun 2017," tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Mahmudin mengatakan, miris dengan munculnya aturan tersebut. Sebab dari kacamatanya, Permendagri 12/2017 akan memberikan dampak yang cukup kompleks. "Menurut saya, ini tidak manusiawi. Jika UPDT dihilangkan, mau dikemanakan para pejabat strukturalnya. Pemerintah daerah memang diberikan kewenangan untuk men-non job-kan ASN. Tapi masa iya harus setega itu," katanya.

Persoalan ini, tambah Mahmudin, juga yang membuat pihaknya menunda mutasi dan rotasi di lingkungan Pemkot Cilegon untuk melihat perkembangan dari aturan-aturan baru Pemerintah Pusat. "Kami tidak ingin buru-buru dulu. Kalau dalam waktu dekat kami melakukan mutasi, lalu gara-gara aturan itu harus melakukan mutasi lagi, kan tidak etis," tambahnya. (gillang)

Beri komentar


Security code
Refresh