Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 32 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 101 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 77 | Komentar

Baca


Banyak Perda Perlu Direvisi


CILEGON - Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon beberapa tahun lalu terancam direvisi. Kebijakan revisi Perda itu dilakukan menyusul diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota (Bapperdakot) pada DPRD Kota Cilegon Baihaki Sulaiman mengatakan, UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah sudah berlaku setahun lalu. UU tersebut membuat kewenagan Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya kabupaten atau kota tidak seleluasa dulu.

"Seperti urusan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), urusan pertambangan dan beberapa urusan lainnya saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga Perda-Perda yang mengatur urusan itu perlu direvisi," kata Baihaki kepada Banten Raya, Senin (1/1).

Dijelaskan Baihaki, dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat ini beberapa Perda mulai disesuaikan dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, seperti Perda yang ada kaitannya dengan urusan pendidikan. "Kita baru saja belajar ke Pemkot Bandung pada pekan lalu," jelasnya.

Menurut Baihaki, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mendorong Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon untuk bisa mengajukan revisi Perda terkait pendidikan. Apalagi, saat ini ada kebijakan Pemkot Cilegon terkait kebijakan Kamis Bebasan yang sudah dikeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Cilegon. "Seperti terkait pendidikan, nanti selain kita revisi kita juga bisa memasukan seperti poin-poin baru seperti Kamis Bebasan nanti bisa dimasukkan dalam Perda yang ada kaitannya dengan pendidikan," tuturnya.

Dijelaskan Baihaki, meski beberapa perda akan direvisi, namun juga dibutuhkan kajian terlebih dahulu. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. "Tapi, kemungkinan untuk revisi Perda bisa dilakukan 2019, karena 2018 kita sudah susun prolegda (Program Legislatif Daerah)," jelasnya.

Ditambahkan Baihaki, pada 2017 lalu, pihaknya telah menyelesaikan sekitar 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda. Pada tahun 2018 ini, jumlah Raperda yang akan dibahas oleh DPRD Kota Cilegon tidak akan jauh berbeda. "Kalau 2018 nanti ada Raperda inisiatif DPRD, karena selama dua tahun terakhir kita tidak ada Raperda inisiatif yang dilahirkan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar mengakui jika DPRD Kota Cilegon dalam dua tahun terakhir tidak bisa menelurkan raperda inisiatif yang diajukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada DPRD Kota Cilegon. Namun, Ia membantah jika DPRD Kota Cilegon dikatakan tidak produktif. "Tahun depan (2018-red) kita akan ada Raperda inisiatif yang masuk Prolegda. Kita juga tidak trauma dengan adanya Raperda yang pernah bahas tapi ditolak Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri RI)," akunya.

Dikatakan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, dalam memasukkan Raperda ke dalam Prolegda 2018, Ia meminta agar Bapperdakot mempertimbangkan banyak hal. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi raperda yang gagal dibahas, apalagi untuk Raperda inisiatif DPRD Kota Cilegon. "Bapperdakot juga akan melakukan kunjungan studi banding ke Bandung, karena kita juga butuh belajar ke kota lain," katanya. (gillang)

Beri komentar


Security code
Refresh