Crime News

Siswi SMA Ditemukan Tewas Mengenaskan

News image

SERANG – Siti Marhatusholikhat (18), warga Kampung Cibuah, Desa Cikeusal, Ke...

Hukum & Kriminal | Jumat, 15 Desember 2017 | Klik: 28 | Komentar

Baca

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 255 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 274 | Komentar

Baca


Dewan Ancam Tolak Bahas Raperda * Pemkot Usulkan 5 Raperda


CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyampaikan 5 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Rabu (4/10).

Pada rapat penyampaian usulan 5 Raperda tersebut terlihat sejumlah Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tidak hadir. Hal tersebut membuat Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman tampak geram dan mengancam tidak akan melakukan pembahasan terhadap usulan Raperda tersebut.

"Kami meminta Plt Walikota (Edi Ariadi-red) untuk menegur para Kepala OPD yang tidak hadir, khususnya OPD yang memberikan usulan Raperda. Jika usulan 5 Raperda dibahas dan kepala OPD yang bersangkutan tidak hadir, maka tidak akan dibahas oleh dewan.

Harusnya menghargai dan mendukung dengan datang dalam acara rapat paripurna penetapan. Jika tidak kami tidak akan bahas," ancam Fakih saat memimpin Sidang Paripurna DPRD Kota Cilegon, kemarin.
Menurut Fakih, Plt Walikota Cilegon harus secepatnya melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang sering tidak menghadiri sidang paripurna.

DPRD juga akan mengusulkan kepada Plt Wailkota untuk mengganti setiap kepala OPD yang masih tidak hadir. "Kami akan memberikan usulan dan rekomendsi agar mengganti kelapa OPD yang tidak hadir dalam paripurna. Setiap Perda itu perlu adanya sinergisitas antara eksekuit dan legislatif. Untuk itu, kami berharap kita bisa bersama membahas dan menyelesaikan secara bersama-sama," tuturnya.

Sementara itu, Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi menjelaskan, ketidakhadiran kepala OPD dalam sidang paripurna itu karena, hampir 11 Kepala OPD menghadiri undangan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkait koordinasi bidang hukum di Sumarecon, Tangerang.

"Menjawab masalah kepala OPD yang tidak hadir karena bersaaman dengan undangan dari Kajati di Sumarecon, sehingga 10 sampai 11 OPD yang datang kesana. Pak Kajati yang meminta langsung kerana ada koordinasi tentang bisang hukum. Untuk itu, dinas strategis dan yang memiliki penggunaan anggaran besar seperti PU (Pekerjaan Umum), Kesehatan, Pendidikan dan Pajak pergi untuk hadir," jelasnya.

Meskipun demikian, Edi sepakat jika unsur dari OPD harus hadir dalam setiap sidang paripurna DPRD Kota Cilegon. Hal tersebut juga akan disampaikan dan diimbau kepada seluruh kepala OPD. "Sepakart walaupun Kepala opd tidak hadir minimal diwakili oleh sekretarisnya. Kami juga akan sampaikan dan diimbau untuk hadir dalam kesempatan paripurna selanjutnya," ucapnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota (Baperdakot) DPRD Kota Cilegon Baihaki Sulaiman menyampaikan, kerja dari legislatif merupakan kolektif kolegial. Jadi, hal yang disampaikan oleh ketua DPRD tidak menjadi suatu hambatan dalam proses Raperda menjadi Perda. "Ini lembaga legislatif.

Bekerjanya juga kolektif kolegial. Jadi hal yang disampaikan tidak akan berpengaruh terhadap proses pembahasan Raperda menjadi Perda yang diusulkan oleh eksekutif," katanya. (mg-uri)

Beri komentar


Security code
Refresh