Crime News

Siswi SMA Ditemukan Tewas Mengenaskan

News image

SERANG – Siti Marhatusholikhat (18), warga Kampung Cibuah, Desa Cikeusal, Ke...

Hukum & Kriminal | Jumat, 15 Desember 2017 | Klik: 28 | Komentar

Baca

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 255 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 274 | Komentar

Baca


Parpol Boleh Sewa Sekretariat


CILEGON - Partai Politik (Parpol) yang akan melakukan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak harus memiliki kantor sekretariat permanen. Sebab, Parpol ternyata dibolehkan untuk menyewa sekretariat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon Fathullah mengatakan, semua Parpol yang akan mengikuti verifikasi faktual atau verifikasi administrasi diminta untuk mempunyai sekretariat sampai tingkat kecamatan. Akan tetapi, sekretariat parpol tersebut tidak harus hak milik partai melainkan bisa menyewa kepada pihak lain dibuktikan dengan dokumen penyewaan.

"Kantor sekretariat tidak harus milik sendiri, bisa saja nyewa. Tapi, minimal penyewaannya sampai Juni 2019 atau sampai penetapan hasil pemilu," kata Fathullah usai melakukan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 Tingkat Kota Cilegon di salah satu restoran di Kota Cilegon, Rabu (27/9).

Menurut Fathullah, mulai 3 Oktober 2017 sampai 16 Oktober 2017 akan dimulai pendaftaran parpol untuk persyaratan verifikasi faktual. Sementara, untuk pelaksanaan Pemilu 2019 dilakukan serentak baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

Sehingga, pihaknya menyosialisasikan terkait syarat pendaftaran kepada seluruh parpol baru maupun lama yang ada di Kota Cilegon.  "Parpol baru dan lama semua harus mendaftarkan diri, tapi tentu ada perbedaan persayaratan untuk parpol baru verifikasi faktual dan partai lama verifikasi administrasi," tuturnya.

Dijelaskan Fathullah, di Cilegon terdapat sembilan partai yang telah mengikuti Pemilu 2014 lalu. Sementara, untuk partai baru yang sudah ada di Kota Cilegon ada empat partai. "Partai baru ada Perindo, Berkarya, Garuda dan Idaman," jelasnya.

Pada Pemilu 2019 nanti, tambah Fathullah, jumlah pemilih di Cilegon sekitar 404.426 pemilih. Dari bertambahnya jumlah pemilih tersebut, membuat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon turut bertambah. "Dari tadinya 35 menjadi 40. Semua dapil bertambah satu kursi, sementara Ciwandan dan Citangkil bertambah dua kursi," tambahnya.

Diterangkan Fathullah, tahapan pada Pemilu 2019 ada sedikit perbedaan dibandingkan Pemilu sebelumnya. "Secara umum sama, namun ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan persoalan sistem yang berbeda, misalkan pembagian alokasi kursi berbeda dengan sebelumnya, namun pada prinsipnya sama, hanya beda metode saja," terangnya.

Fathullah mengatakan, pada perubahan sistem tersebut betujuan supaya Pemilu lebih baik dan kualitas. Dia juga membantah jika pada sistem baru dapat merugikan Partai Politik (Parpol) kecil sebagaimana rumor yang beredar. "Namun bagaimana teknisnya nanti kita tunggu PKPU-nya. Intinya tidak ada Parpol yang dirugikan dengan sistem baru ini," katanya.

Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon, Rosyid Herudin menjelaskan, sistem Pemilu serentak 2019 memang ada yang berbeda. Aturan baru itu, justru lebih baik karena tidak ada suara yang terbuang. "Saya kira ini pilihan terbaik untuk masyarakat karena tidak ada suara yang terbuang. Pemilu 2019 mendatang lebih menghormati pilihan masyarakat," jelasnya.

Rosyid menegaskan, pada sistem baru pada Pemilu 2019 tersebut sebenarnya tidak ada yang dirugikan baik partai kecil maupun partai besar. "Tinggal bagaimana kita bisa menarik simpati masyarakat untuk bisa mendukabf suara," tegasnya. (gillang)









Beri komentar


Security code
Refresh