Crime News

Empat Pemeras Ngaku Polisi

News image

SERANG – Mengaku sebagai anggota polisi Polda Banten,  empat pemuda ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 612 | Komentar

Baca

Pembuang Bayi Itu Pelayan Kafe

News image

PASARKEMIS - Sesosok bayi berjenis kelamin perempuan yang ari-arinya masih ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 421 | Komentar

Baca

Puluhan Anak di Pandeglang Diduga Disodomi

News image

PANDEGLANG – Puluhan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 24 Maret 2017 | Klik: 531 | Komentar

Baca


Pelabuhan Warnasari Banyak Sandungan


CILEGON
- Proyek pembangunan Pelabuhan Warnasari di Kota Cilegon yang akan dilakukan oleh perusahaan patungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yakni PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) dengan PT Bosowa Bandar Indoenesia (BBI) sepertinya akan mengalami banyak batu sandungan dan bahkan terancam gagal. Pasalnya, masih banyak tahapan yang harus dilalui untuk membangun Pelabuhan Umum.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Tonny Budiono mengatakan, ada syarat yang mengharuskan jarak antar pelabuhan umum tidak boleh berdekatan. Sementara, di wilayah Kota Cilegon sudah ada Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera (KBS) yang jaraknya cukup dekat dengan rencana Pelabuhan Warnasari.

"Membangun pelabuhan tidak sembarangan, investasi pelabuhan juga mahal," kata Tonny disela melakukan kunjungan ke Pelabuhan Penyeberangan Merak guna memantau persiapan arus mudik Lebaran 2107, Senin (15/5).Dijelaskan Tonny, dalam kepelabuhanan ada tatanan yang mengatur terkait dengan jarak antara pelabuhan umum. "Tidak boleh berdekatan seperti Pelabuhan Pelindo dan Warnasari," jelasnya.

Menurut Tonny, perusahaan gabungan tersebut juga belum memiliki izin pelabuhan umum, meskipun sudah memiliki Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Dalam hal izin pelabuhan umum, yang sudah punya BUP adalah PT Pelindo II, sehingga jika ingin membangun pelabuhan harus melibatkan PT Pelindo II. "Kalau pelabuhan umum yang lain masih mampu juga sebenarnya tidak usah membangun pelabuhan," tuturnya.

Terkait dengan rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari, lanjutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati juga telah menemui dirinya untuk membahas pembangunan Pelabuhan Warnasari. Belum diberikannya izin untuk membangun Pelabuhan Warnasari tersebut, diakuinya bukan upaya menghambat program Pemkot Cilegon.

"Sekda (Sari Suryati-red) datang saya terima dan saya beri arahan, tapi belum ada konsesi. Kalau Pak Walikota (Tb Iman Ariyadi-red) ingin ketemu Pak Menteri (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi -red) ya silakan. Biasanya juga dikembalikan ke saya," ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi menanggapi pernyataan Dirjen Hubla tersebut. Kata Iman, pelabuhan yang akan dibangun perusahaan patungan tersebut memang pelabuhan umum. Namun, pelabuhan umum yang dimaksud tersebut hanya pelabuhan curah, bukan peti kemas. Tidak ada aturan yang melarang untuk pembangunan Pelabuhan Warnasari.

"Kita bangun pelabuhan karena banyak pangsa pasar yang tidak tertampung pelabuhan di Banten. Di FS (Feasiblity Study) kita kan sudah dijelaskan banyak kapal yang tidak bisa sandar. Kalau ada pelabuhan baru kan bongkar muatnya cepat. Ini juga mendukung program presiden soal kemaritiman," jelasnya.

Menurut Iman, jika Kemenhub RI segera memberikan izin pembangunan Pelabuhan Warnasari, maka akan segera dilakukan peletakan batu pertama. Dirinya juga menganggap kebijakan Dirjen Hubla Kemenhub RI yang belum mengizinkan pembangunan Pelabuhan Warnasari dasar hukumnya tidak kuat. Dirinya menginginkan adanya pertemuan langsung dengan Menhub Budi Karya Sumadi.

"Saya tetap mau ketemu dengan Pak Menhub untuk membahas ini, yang punya kebijakan tertinggi itu Pak Menhub. Jangan sampai pemerintah pusat menghalangi program pemerintah daerah yang tujuannya untuk kebaikan," tegasnya.

Diterangkan Iman, tujuan pembangunan Pelabuhan Warnasari tentunya untuk membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dari sektor pelabuhan dianggapnya cukup besar dan bisa membantu pembangunan di Kota Cilegon. "Kalau tidak mau begitu, ya pendapatan Pelindo juga dibagi langsung ke Pemkot Cilegon biar pembangunan berjalan lancar, karena APBD Cilegon itu kecil," katanya. (gillang)

Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir