Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 38 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 78 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 105 | Komentar

Baca


Hasil Reses Tak Dijamin Terealiasi


CILEGON
- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati tidak bisa menjanjikan bahwa semua hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dapat direalisasikan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 maupun APBD reguluer 2018. Hal itu terjadi, karena hasil reses akan disesuaikan dengan program perioritas pemerintah.

"Kita pilih yang prioritas, dan ada beberapa aspirasi warga yang sebenarnya sudah masuk dalam program OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tahun ini (2017-red)," kata Sekda Kota Cilegon, Sari Suryati kepada Banten Raya usai Rapat Paripurna tentang Reses Masa Sidang III DPRD Kota Cilegon, Senin (8/5).

Dijelaskan Sari, hasil reses anggota DPRD Kota Cilegon yang baru disampaikan kepada eksekutif akan segera dipelajari dan dipilah-pilah. "Atas dasar itu, tidak semua aspirasi rakyat yang disampaikan saat reses dewan diakomodir," jelasnya.

Menurut Sari, terkait dengan aspirasi warga yang disampaikan warga melalui reses DPRD, akan direspon oleh pihaknya secara bertahap. Adapun permasalah yang kewenangannya bukan berada pada Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon seperti jalan nasional atau jalan provinsi yang rusak, akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten atau Pemerintah Pusat. "Kita usahakan untuk merealisasikan aspirasi warga," tuturnya.

Ditambahkan Sari, terkait permasalahan reses yang berulang-ulang seperti pengangguran, itupun juga menjadi masalah pemerintah bersama. "Pengangguran dimana-mana kan juga ada. Mengatasi masalah itu bukan bergantung pada industri saja, tapi masyarakat juga kita dorong berwirausaha," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Cilegon, Baihaki Sulaiman menerangkan, reses masa sidang ke-3 masih didominasi permasalahan lama, seperti pengangguran masih banyak dikeluhkan warga. Selain itu, masalah pelayanan publik juga menjadi keluhan warga di daerah pemilihannya. "Masalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sering dikeluhkan warga yang sulit mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit atau klinik dengan menggunakan kartu BPJS," terangnya.

Baihaki menegaskan, dirinya meminta Pemkot Cilegon untuk bisa mempunyai kebijakan yang memudahkan penggunaan layanan kesehatan menggunakan kartu BPJS. "Misalnya, ada orang Cilegon kecelakaan di Pandeglang, sementara rumah sakit rujukannya di Cilegon itu sulit menggunakan kartu BPJS itu di luar kota. Ini menjadi PR pemerintah kota, provinsi dan pusat," tegasnya.

Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kota Cilegon Rohamulloh mengatakan, terkait dengan hasil reses DPRD Kota Cilegon memang ada yang belum terakomodir. Dirinya meminta kepada eksekutif, agar hasil reses dapat direalisasikan dalam kebijakan publik. "Seperti di Dapil (Daerah Pemilihan) saya di Jombang itu masalah pengangguran masih saja jadi keluhan warga. Begitu juga tentang RTH, seperti ada lahan kosong milik Pemkot yang harusnya bisa untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) itu kan lebih bagus," katanya. (gillang)


Beri komentar


Security code
Refresh

Komentar Terakhir