Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 66 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 50 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 79 | Komentar

Baca


PT BGD Tak Sumbang Pendapatan Daerah


SERANG
- PT Banten Global Development (BGD) sebagai BUMD (badan usaha milik daerah) Pemprov Banten hingga kini belum dapat menyumbang pendapatan daerah (PAD) pada kas daerah.

Selama ini, PAD Banten masih didominasi dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sochari mengatakan, dari total pendapatan untuk 2018, sebanyak 58 persen atau sekitar Rp 6 triliunnya ditarget disumbang oleh sektor PKB.

“2018 saja (target) pendapatan Rp 10,36 triliun, PKB menyumbang 58 persen. Kalau (pendapatan) yang lainnya dari dana perimbangan. (pendapatan daerah di Banten) kita sudah masuk 4 besar secara nasional,” ujarnya usai menghadiri kegiatan forum perangkat daerah di ruang rapat Bapenda Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (13/2).

Opar menuturkan, meski sudah menunjukan tren positif namun pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan. Salah satunya adalah menarik pendapatan di luar PKB seperti optimalisasi BUMD yang hingga kini belum menyumbang pendapatan daerah.

“Optimalisasi sumber lain, PT BGD, BUMD milik Pemprov Banten itu seharusnya dari situ. Sekarang belum ada, mudah-mudahan ke depan ada. Bank Banten (anak perusahaan PT BGD) belum, masih diobatin, masih perlu disusuin (butuh suplai pendanaan),” katanya.

Menurut Opar, BUMD adalah lahan pendapatan daerah yang sangat potensial. Dia mencontohkan, Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat yang memiliki banyak BUMD dan kini menjadi sumber pendapatan daerah yang diandalkan.

“Jawa Barat punya 130 BUMD. Siapa coba yang bangun gedung dinas PU (saat ini sedang tahap pembangunan di KP3B)? (Pelaksananya) Jaya Konstruksi, itu siapa? Itu BUMD Pemprov DKI. Nilai konstruksi Rp 49 miliar, diatur di kepres (keputusan presiden) keuntungan proyek itu 15 persen. Kita ngasih sumbangan ke DKI Jakarta hampir Rp 6 miliar,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia pun mendukung kebijakan pembentukan sebuah BUMD untuk peningkatan pendapatan daerah. Dengan catatan, BUMD itu mampu bekerja secara produktif. “Dorong sampai ke sana, BUMD yang produktif. (Pembentukan BUMD) itu kewenangan siapa ya silakan,” tuturnya.

Sedangkan untuk upaya peningkatan pendapatan daerah jangka pendek, Opar akan lebih ketat mengawasi pemasangan reklame di seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. “Sudah kita coba, kita juga merevisi perda nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi. Misalkan ini ada plang di pinggir  jalan provinsi, ada hitungannya buat bayar pajak. Kalau sekarang belum optimal,” akunya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengatakan, selain optimalisasi BUMD, pendapatan daerah juga bisa digali melalui pemanfaatan aset daerah. Dia mencontohkan pemanfaatan waduk atau rawa sebagai sumber air baku.

“Kalau dikelola dengan baik akan menjadi sumber PAD yang luar biasa. Selama ini waduk hanya untuk pengendali banjir dan pengairan pertanian. Padahal PDAM se-Banten dan DKI Jakarta pasti butuh. Sekarang ada pembangunan Waduk Sindang Heula dan Karian, tapi harus disiapkan sekarang, kalau tidak, peluangnya lewat,” katanya.

Sekda Banten Ranta Soeharta menuturkan, melalui forum perangkat daerah setiap instansi harus mampu menyusun dan memetakan potensi yang ada. Pendapatan menjadi hal yang sangat krusial karena pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah pembiayaannya diambil dari sana.

“Rencana 2019 harus menyusun kegiatan agar sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu di RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) maupun supporting (dukungannya). Enggak bisa pembangunan berjalan kalau pendapatan enggak jalan. Alhamdulillah sekarang sudah luar biasa lah, tiap tahun naik terus,” tegasnya. (dewa)

Beri komentar


Security code
Refresh