Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 67 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 50 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 80 | Komentar

Baca


988 Tanah Bangunan SD dan SMP Bodong


PANDEGLANG -
Sebanyak 988 bidang tanah yang ditempati bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pandeglang dalam kondisi bodong atau belum bersertifikat.

Kepala BPKD Pandeglang, Ramadani menjelaskan, kebanyakan aset lahan milik pemda yang belum bersertifikat adalah lahan yang dijadikan sekolah. Menurut Ramadani, pemkab sudah menyampaikan hal tersebut ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk segera dilakukan proses sertifikat.

“Jumlah bidang tanah yang belum sertifikat ratusan, tapi sudah kita inventarisir dan sudah disampaikan ke kantor BPN untuk diproses. Ada sekitar seribu lebih yang belum tersertifikasi dan paling banyak bangunan SD sekitar 870, dan SMP 118 bangunan,” jelasnya.

Dikatakan, tahun 2017 lalu, pemda masih menyisakan beberapa lahan yang belum bersertifikat, karena dari target 112 bidang tanah yang harus bersertifikat,  baru diselesaikan 46 bidang tanah saja. “Tahun 2017 baru 46 bidang tanah dari target 112 jadi masih ada  sisa pekerjaan, dan ditambah lagi tahun 2018. Jika bukti  kepemilikan sudah  lengkap, kami berikan patok dan pasang plang sebagai bentuk pengamanan aset,” sambung mantan Kepala DPMPD ini.

Ditambahkan Ramadani, alokasi untuk biaya pembuatan sertifikat sudah disiapkan oleh Pemda namun karena keterbatasan personel BPN akhirnya terkendala dan proses sertifikasi lahan dicicil. “Proses sertifikasi dicicil.

Sebetulnya kami sudah punya slot untuk pembayaran PNBP (penerimaan negara bukan pajak), pengukuran dan pensertifikatan tanah sudah kita alokasikan cuma di BPN keterbatasan personil, karena bukti ukur dan segala macamnya kewenagan BPN,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Pandeglang Erin Fabiana Anshorie meminta Pemkab terus mendorong BPN agar merampungkan sertifikasi lahan sekolah. Soalnya kata Erin, kerap terjadi gugatan oleh pihak yang mengaku memiliki hak atas lahan. "Ada beberapan kasus pengklaiman lahan sekolah oleh pihak tertentu yang sempat muncul. Kami harap situasi ini tidak terjadi lagi. Kuncinya adalah percepatan pembuatan sertifikat." (muhaemin)